AGIKgqNQpwGyW2TE8UNqsVRKKDff3qKXwcxtN4pJRPDFMw=s900ckc0x00ffffffnorj


Kantor Pertanahan Kabupaten Subang Kembali Gelar FGD Pemberdayaan Tanah Masyarakat

Anda bisa menghubungi Badan Pertanahan Nasional - Kantor Pertanahan Kabupaten Subang lewat telepon menggunakan nomor (0260) 411025.. Badan Pertanahan Nasional - Kantor Pertanahan Kabupaten Subang berlokasi di Jl. Mayjen Sutoyo Siswomiharjo No.44, Karanganyar, Kec.


Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang

2024-03-01. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2024 pada 6 s.d. 9 Maret mendatang. Untuk itu, dilaksanakan pertemuan dalam rangka mempersiapkan perhelatan tersebut. Pertemuan ini d. Selengkapnya.


DESA SADAWARNA KECAMATAN CIBOGO KABUPATEN SUBANG KANTOR SEKRETARIAT DESA SADAWARNA KECAMATAN

Kamis, 23 Februari 2023 15:44 WIB. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Hadi Tjahjanto meresmikan gedung Kantor Pertanahan (Kantah) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (22/2/2023) ANTARA/HO-Kementerian ATR/BPN. Mudah-mudahan kinerjanya semakin meningkat.


Terbentuknya Perwakilan Kantor Pertanahan Bogor Timur Diharapkan Dapat Mendorong Peningkatan

Untuk pelaksanaan tugas itu, Perpres Nomor 48 Tahun 2020 mengatur, BPN menyelenggarakan sebanyak 12 fungsi. Adapun fungsi BPN tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; 2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan; 3.


Sejarah Singkat Badan Pertanahan Nasional / BPN Tarunas

No.986, 2020 KEMEN-ATR/BPN. Organisasi. Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan. Pencabutan. PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN


Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo

25. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 26. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi


Kantor Pertanahan Kota Tangerang Menuju Zona Integritas dan WBBM cnnbanten.id

Website Kementerian Agraria / Badan Pertanahan Nasional. PTSL, Daftar PPAT, Website Kementerian Daerah, Layanan Pertanahanan [email protected] . Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan. 29 November 2023 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan didampingi Kepala Sub Bagian Tata Usaha kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan menikuti Apel.


PEMBINAAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR

Website Kementerian Agraria / Badan Pertanahan Nasional. PTSL, Daftar PPAT, Website Kementerian Daerah, Layanan Pertanahanan [email protected] . Kementerian Agraria dan Tata Ruang /. Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata Tahun 2024. 06/Mar/2024. kab-lembata.atrbpn.go.id. siaran pers.


Badan Pertanahan Nasional (BPN) Logo vector (.cdr) BlogoVector

Dokumen ini berisi Permen ATR/KBPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Anda dapat mengunduh dan membaca peraturan ini untuk mengetahui prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal pengelolaan dan pemberian hak atas tanah. Peraturan ini merupakan salah satu dari serangkaian peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata.


Menteri Sofyan Djalil Resmikan Kantor Pertanahan di Tangsel

Ia menyerahkan secara langsung ke rumah-rumah warga di dua lokasi, yaitu Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Sidodamai, Kota Samarinda. Dikatakan oleh Menteri AHY, dengan diberikannya sertipikat kepada masyarakat, maka mereka telah memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya. Ia pun berharap, taraf ekonomi masyarakat pemegang sertipikat.


Badan Pertanahan Nasional Organisasi Satu Data Kota Bontang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (disingkat ATR/BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria.ATR/BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020.


Raih PNBP Tertinggi, Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Diganjar Penghargaan dari Kementerian

pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 29. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi. 30. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota. 31. Hari adalah hari kerja.


20+ Logo Pertanahan

Jl. Mayjen Sutoyo Siswomiharjo No.44, Karanganyar, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211, Indonesia


AGIKgqNQpwGyW2TE8UNqsVRKKDff3qKXwcxtN4pJRPDFMw=s900ckc0x00ffffffnorj

Website Kementerian Agraria / Badan Pertanahan Nasional. PTSL, Daftar PPAT, Website Kementerian Daerah, Layanan Pertanahanan [email protected]. Kantor Pertanahan Kabupaten Subang menyelenggarakan acara Internalisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dengan tema.


Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang*

Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Sesuai dengan Peraturan Presiden ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPN dipimpin oleh seorang kepala. Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan tugas


Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke94 Kantor Pertanahan Kabupaten Subang YouTube

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);. KJSB dapat mempunyai kantor cabang di kabupaten/ kota lain dalam wilayah kerjanya. (3) Perubahan alamat atau domisili KJSB wajib dilaporkan oleh pemimpin KJSB kepada Kementerian.

Scroll to Top